JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir setelah era electric beralih ke era digital, banyak sekali perubahan lanskap bisnis. Selain memberikan manfaat, teknologi digital saat ini juga memiliki peluang disalahgunakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu langkah terobosan agar seluruh pengguna jasa keuangan digital merasa bermanfaat, aman, dan nyaman dalam melakukan aktivitas jasa atau layanannya.
Menyikapi kondisi tersebut, Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi mengatakan, kita perlu terus mendorong literasi keuangan dan mengedukasi secara spesifik setiap lapisan masyarakat. Digitalisasi terjadi di seluruh aspek baik transportasi, traveling, dunia hiburan, perbelanjaan dan tentunya di bidang keuangan. Selain banyak manfaat yang diperoleh, di sisi lain setiap tahun terus bermunculan financial technology (fintech) ilegal dan investasi bodong yang jumlahnya mencapai ribuan akun.
“Dari sisi nilai, kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp 8.160 triliun per tahun. Sehingga diperlukan sinergi yang baik dari berbagai lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ini secara bersama-sama,” ujar Tirta Segara.
IKLAN INFOBRAND.ID
Jadi, kata Tirta, kita harus melindungi kedua sisi, yaitu konsumen serta lembaganya, sehingga akhirnya akan diperoleh peningkatan tingkat kepercayaan bagi semua stakeholders jasa keuangan tersebut. Oleh sebab itu, program perlindungan konsumen di era digital menjadi semakin penting dan krusial.
Menurut Tirta, setiap jasa keuangan harus diawasi dengan dua fokus, yaitu pertama prudential, yang mencakup seperti kesehatan individu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), profil risiko, rasio keuangan dan manajemen atau operasional dan yang kedua fokus market conduct, yaitu mengawasi perilaku Pelaku
Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumen. OJK tidak bisa melakukan sendiri tanpa kolaborasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga lainnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2013 tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada di angka 21,8% dan hasil indeks inklusi keuangan mencapai 59,7%, lalu kemudian meningkat di tahun 2019 dengan tingkat indeks literasi keuangan Indonesia di angka 38% dan indeks inklusi keuangan berada di angka 76,2%. Namun, sebagai pembanding, angka indeks inklusi Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya. Misalnya Singapura 98%, Malaysia 85%, Thailand 82%.
Adapun tingkat indeks literasi keuangan tercatat baru 38%, artinya, banyak masyarakat Indonesia ikut ke dalam sistem keuangan, tapi belum paham tentang transaksi dan masalah keuangan tersebut. Oleh sebab itu, meskipun angka indeks literasi tersebut mengalami kenaikan, banyak sekali kejadian-kejadian yang diperkirakan disebabkan oleh kurangnya literasi dari segi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan tantangan bersama.
IKLAN INFOBRAND.ID
Pada kesempatan tersebut, President IMA, Suparno Djasmin mengharapkan bahwa diskusi seperti Webinar yang dilakukan IMA ini perlu dibagikan ke banyak orang, agar literasi dan inklusi keuangan dapat semakin baik, serta para konsumen dan penyedia jasa keuangan dapat terhindar dari kerugian. Webinar series ini, tutur Suparno Djasmin, sejalan dengan visi IMA, yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan mewakili kepentingan para profesional pemasaran dan kewirausahaan.
President IMA mengungkapkan terima kasih kepada Tirta Segara Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi serta seluruh Ketua atau Sekretaris Jendral (sekjen) yang mewakili enam asosiasi jasa keuangan yang telah berbagi bagaimana untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, terutama untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan bermanfaat dalam transaksi jasa keuangan di era digital sekarang ini.
Pada kesempatan yang sama, Honorary Founding Chairman IMA, Hermawan Kartajaya dalam special remarks pada webinar IMA juga mengatakan, perlindungan konsumen dan literasi merupakan suatu peluang bisnis. Dan satu hal yang penting, manusia tidak dapat didigitalisasi atau tidak akan bisa digantikan oleh mesin.
“Yang bisa diganti itu hanya fungsi-fungsi tertentu. Manusia harus naik lagi fungsinya ketika fungsi yang lama diganti dengan fungsi yang baru. Oleh karena itu, untuk mencapai titik harmoni, diperlukan keseimbangan digital antara manusia dan teknologi,” ujar Honorary.
