Integrasi penggunaan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi atau dikenal dengan Era 4.0 sejatinya berpusat pada otomatisasi teknologi yang secara langsung akan meminimalisir tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Namun demikian, untuk dapat membangun integrasi tersebut, penting bagi perusahaan untuk melakukan riset dan meningkatkan kualitas SDM yang ahli di bidang ini.
Sebagian perusahaan di Indonesia sudah cukup adaptif akan perubahan era 4.0 dengan melakukan rejuvinasi system bisnis atau perusahaan mereka. Mulai dari penerapan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses informasi internal, laporan kerja, pengawasan SDM, proses produksi, hingga transaksi bisnis. Interkoneksi ini memungkinkan kolaborasi lebih efisien pada setiap unsur produksi. Hal ini memungkinkan pengontrolan dan pemahaman lebih mendalam di setiap aspek produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sebuah perusahaan.
Sedangkan Perusahaan-perusahaan lainnya masih mencari business model mereka untuk segera beradaptasi. Pasalnya, sejarah telah membuktikan sejak revolusi industri jilid 1 hingga jilid 3, perusahan-perusahaan yang tidak segera berubah akan tergerus oleh jamannya.
IKLAN INFOBRAND.ID
Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bila Industri 4.0 merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, strategi untuk memasuki era 4.0 perlu dimulai dari dorongan peningkatan kualitas SDM dan akselerasi riset yang cepat. “Dari sisi SDM misalnya, dibutuhkan keahlian-keahlian yang 10 tahun lalu belum kita siapkan secara sistematis. Sebagai contoh data analyst, cyber physical, AI, digital marketing, dan cyber security,” papar Bhima.
Oleh sebab itu, imbuh Bhima, tugas pelaku Industri memperbesar porsi belanja riset dari total revenue. Pasalnya, ungkap Bhima, Indonesia hanya mencatatkan 0,3% dari PDB untuk melakukan aktivitas belanja riset. Persentasi itu paling rendah dibandingkan jika dibandingkan negara Asia lainnya.
Perusahaan juga perlu mendorong kegiatan re-skilling dan re-training untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan model pekerjaan di era 4.0. kemudian, lembaga pendidikan dan training perlu mencetak lulusan yang memahami model bisnis dan operasional di era industri 4.0. Penting juga untuk bekerjasama dengan pusat-pusat penelitian, inkubasi dan kolaborasi dengan perusahaan startup sehingga industri dapat mendapatkan inovasi yang murah dan aplikatif.
Selanjutnya, mendorong integrase riset antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah. Bhima menjelaskan, menghadapi era Industri 4.0 tentu dibutuhkan sinergitas antara pemangku kebijakan dan pelaku industry. “Tugas Pemerintah tentu melakukan evaluasi insentif fiskal untuk peningkatan riset dan kualitas SDM. Sebelumnya sudah ada super deductable tax yang dirilis Pemerintah, tapi belum banyak perusahaan yang tertarik mengambil insentif tersebut,” tukas Bhima.
Pemerintah sejatinya juga sudah melakukan action plan untuk menyambut revolusi 4.0 ini dengan mengebut sejumlah pembangunan insfrastruktur yang mengkoneksikan komunikasi se-Nusantara. Proyek yang disebut Palapa Ring tersebut menghasilkan serat optic sepanjang 36 ribu km. Proyek ini terbagi atas tiga bagian, Palapa Ring Barat di Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Tanjung Bemban, dan Kuala Tungkal. Kemudian, Palapa Ring Tengah yang akan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lalu ada Palapa Ring Timur untuk daerah Papua dan Papua Barat.
IKLAN INFOBRAND.ID
“Tentu kita berharap potensi ekonomi ini tidak hanya yang ada di dalam negeri tetapi kita juga bisa melihat aset kita diimplementasikan dengan market yang lebih luas di perdagangan mancanegara. Saya berharap agar seluruh stakeholder dapat bekerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Langkah strategis Kementerian Perekonomian juga seiring sejalan dengan action plan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Yakni dengan terus menggenjot neraca perdagangan Indonesia.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto mengatakan untuk meningkatkan neraca perdagangan, pemerintah memiliki beberapa strategi diantaranya terus berupaya meningkatkan ekspor, kemudian merevisi kebijakan yang dinilai tidak menunjang kemajuan ekonomi, meningkatkan perjanjian perdagangan luar negeri sehingga membuka akses pasar ke negara- negara lainnya.
“Sebagaimana kita amati bersama, ketidakpastian masih menyelimuti perekonomian dunia dan dampaknya telah dirasakan oleh banyak pihak. Arahan Presiden Bapak Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor dan menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional menjadi upaya untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia di kancah global,” ungkap Agus.
Strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi modern dengan meningkatkan ekspor yang dilakukan pemerintah dianggap Shinta W. Kamdani Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, sudah cukup tepat. Meskipun ada beberapa catatan yang harus disempurnakan.
IKLAN INFOBRAND.ID
“Saya melihat ada 2 kendala utama yakni bagaimana kita bisa mengekspor dengan nilai tambah dan bagaimana menjadikan manufacturing kita bisa lebih statistic inferensial,” papar Shinta.
Adapun solusinya agar ekspor Indonesia memiliki nilai tambah, lanjut Shinta, ada pada faktor cost efisiensi produksi. Dalam hal ini menyangkut kemudahan biaya pengadaan produksi, kemampuan menciptakan skala ekonominya, perhitungan kesediaan infrastruktur dan biaya pemanfaatannya.
Faktor selanjutnya ada pada akses pasarnya. Bagaimana caranya agar produksi produk tersebut dapat dilakukan di negara tujuan ekspor. Sebab dalam menentukan kesuksesan market adalah seberapa dekat dengan akses pasar tujuan yang ada.
“Terakhir tentunya ialah biaya perdagangan internasional, dari segi transportasi, logistik perdagangan dan lainnya. Nah ini beberapa faktor upaya meningkatkan nilai tambah dalam ekspor Indonesia. Sebab Indonesia menjadi negara yang mengadopsi teknologi dan tergantung pada regulasi kebijakan yang ada. Nah jika regulasinya menghambat, hal inilah yang masih membuat kita tertinggal,” ungkapnya.[]
