INFOBRAND.ID, JAKARTA - Sustainability atau keberlanjutan adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemampuan suatu sistem (baik itu lingkungan, ekonomi, sosial, atau kombinasi dari ketiganya) untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang.
Konsep keberlanjutan ini juga sudah mulai diterapkan pada beberapa aspek dalam pemerintahan, salah satunya adalah pengadaan. Pengadaan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memberikan nilai manfaat ekonomis yang menguntungkan tidak hanya bagi Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang menggunakannya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dilansir dari laman lkpp.go.id, nilai belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2024 mencapai Rp1,160 triliun. Anggaran belanja PBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setiap tahun mencapai Rp1226,2 triliun sehingga mendorong peluang besar bagi pelaku usaha lokal.
IKLAN INFOBRAND.ID
Mengutip rilis pers dikutip Rabu (19/6/2024), Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024, kembali sukses digelar pada tanggal 11-12 Juni 2024, di SMESCO Indonesia. Kolaborasi antara AKEN (Asosiasi Konsultan Ekonomi Nasional) dan Keren Event Organizer, dengan dukungan Kemenko Polhukam, LKPP, Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas Perempuan, Prov. DKI Jakarta, dan Kab. Bangka Tengah menandai pentingnya upaya bersama untuk menghadirkan solusi inovatif dalam sektor pengadaan di Indonesia.
ISPE 2024 merupakan pameran pengadaan pertama dan terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, ISPE juga hadir sebagai platform penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri pengadaan untuk bertukar gagasan, mengeksplorasi peluang, dan mengukuhkan komitmen terhadap pengadaan yang berkelanjutan.
Mengusung tema "Implementasi Pengadaan Berkelanjutan Melalui Efektifitas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemberdayaan UMKM, dan Digitalisasi Pengadaan", ISPE 2024 menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan dalam setiap aspek pengadaan barang dan jasa.
Dalam era yang semakin sadar akan isu lingkungan, tema ini mencerminkan tekad untuk menjadikan pengadaan sebagai pilar utama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
ISPE 2024 dibuka langsung oleh Bapak Kepala LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, yang didampingi oleh para pemimpin industri pengadaan ternama seperti Sutardi (Ketua Umum AKEN), Arifin Abdul Majid (Ketua Umum APDESI), dan Budi Joyo Santoso (Anggota KPPU).
IKLAN INFOBRAND.ID
“Bahwa ada nilai-nilai khusus atau nilai-nilai yang menjadi prioritas pada saat kemudian produk-produk yang akan dibeli oleh pejabat pengadaan itu mempunyai aspek keberlanjutan,” kata Hendrar.
Menurut dia lagi, LKPP meyakini kunci keberhasilan dalam mendorong terwujudnya hasil positif ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. ISPE 2024 ini menjadi momentum bagi kita bersama untuk menyamakan sudut pandang tentang kepentingan aspek-aspek berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa di Republik Indonesia” imbuh Bapak Kepala LKPP.
Dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Elisabeth (Kepala Biro Umum - Mahkamah Konstitusi) dan Supriadi (Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT) serta para pejabat LKPP lainnya yang turut menambahkan kemeriahan acara.
Dengan pengunjung mencapai lebih dari 1600 peserta yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari 21 kementerian, 24 Pemerintah Provinsi, 30 Pemerintah Kabupaten, 23 Pemerintah Kota, 26 Dinas Pemerintah Provinsi, 6 Dinas Pemerintah Kabupaten, 34 Dinas Pemerintah Kota, dan sejumlah perusahaan swasta, universitas, sekolah, puskesmas, serta rumah sakit turut menyemarakkan acara ini dengan kehadiran mereka.
ISPE dilanjutkan dengan memberikan apresiasi sebagai pengadaan dengan jumlah transaksi PDN tertinggi yang disematkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Provinsi DKI Jakarta, Kota Denpasar, dan Kabupaten Banyuwangi.
IKLAN INFOBRAND.ID
Pertemuan antara sektor swasta dan pemerintah seringkali dianggap sebagai langkah penting dalam membangun kemitraan yang kuat untuk kemajuan bersama, ISPE hadir dengan sesi Business Matching yang diadakan eksklusif untuk 8 perusahaan penyedia dengan lebih dari 80 partisipan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, puskesmas, dan lain sebagainya.
Business Matching di ISPE 2024 menjadi momen yang penting bagi pelaku bisnis dan pemerintah untuk berinteraksi langsung, berbagi gagasan, dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.
Beberapa jejeran nama pejabat dan penggiat pengadaan di Indonesia ikut mengisi seminar pada ISPE 2024. Sesi seminar pada hari pertama dibuka dengan topik “Dialog Adaptasi Pemutakhiran Sistem E-Katalog 6.0 untuk Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa serta Perusahaan Penyedia” dibawakan langsung oleh Bapak Patria Susantosa (Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP).
Dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu "Digitalisasi Pengadaan untuk Pemerintah Desa, Daerah Kepulauan, dan Pesisir, Kabupaten, Kota, dan Provinsi Melalui Katalog Elektronik 6.0" dengan pembicara Yulianto Prihhandoyo (Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP) dan Anita Carollin (Analis Kebijakan Muda, LKPP) yang mana melengkapi pengetahuan baru mengenai cara digitalisasi pengadaan di berbagai daerah.
Pada hari kedua, ISPE dibuka dengan seminar bertopik "Mitigasi Permasalahan Hukum dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024" diisi oleh Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP), dan Dr. Richo Andi Wibowo (Dosen FH UGM).
IKLAN INFOBRAND.ID
“Mari kita kawal PBJ kita mudah-mudahan e-katalog itu tidak mencoba-coba mengakali, jadi bertindaklah selaku vendor-vendor yang jujur untuk menghindari korupsi” jelas Alexander yang mengajak para vendor untuk berlaku jujur dan tidak korupsi.
Lalu dilanjutkan dengan seminar yang membahas "Strategi Memaksimalkan Pengadaan Alat Pendidikan dan Produk Dalam Negeri Pada Perguruan Tinggi dan Sekolah di Indonesia" dengan pembicara Mahardi Tunggul Wicaksono (Kementerian Perindustrian) dan Siti Aisyah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).
Tidak hanya itu, ISPE juga menghadirkan para expert pengadaan dalam International Symposium diisi oleh Rowena Candice M. Ruiz (Government Procurement Policy Board, Philippines), Iwan Herniwan (Sekretaris Utama LKPP), Sonny Sumarsono (Ketua Umum IAPI), dan Samsul (Senior Procurement Specialist in Banjar Regency, South Kalimantan).
“I wanted to emphasize three things in implementing policies for green public procurement, sustainable public procurement. First, make a clear policy that's very important, Second processes and advances or scale the system and everything, and last is action plan,” imbuh Rowena.
