JAKARTA, INFOBRAND.ID - Pemerintah bertekad untukmeningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan salah satu upayanya adalahmelakukan percepatan belanja pemerintah.Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran.
“Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1).
Sekjen Kemenperin menyampaikan, isu pertama adalah partisipasi publik. “Dalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sebab, partisipasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik,” jelasnya.
IKLAN INFOBRAND.ID
Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.
“Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat,” tegasnya. Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.
Berikutnya, isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu. “Pada aspek tata kelola APBN, kami tidak banyak menyimpan kekhawatiran mengingat Kemenperin telah mencetak berbagai prestasi yang membanggakan,” ungkap Dody.
Prestasi tersebut, antara lain realisasi anggaran sebesar 97,45% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, atau naik 4% dibanding tahun 2020. Kemudian, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 13 kali,dan mendapatkan penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan.
Selain itu, Kemenperin menyabet Juara I BMN Award, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi empat satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi enam satker, serta mendapatkan Peringkat IV Kementerian dengan Indeks Integritas.
IKLAN INFOBRAND.ID
Aspek akuntabilitas selanjutnya adalah organisasi, yang terkait dengan transparansi kinerja Kemenperin baik pada input, proses, output, maupun outcome. “Ini sangat terkait dengan isu ketiga yang ingin kami sampaikan, yaitu isu efektivitas kebijakan,” sebut Dody.
Menurut Sekjen Kemenperin, isu efektivitas kebijakan harus juga dijadikan sebagai isu sentral dalam pelaksanaan anggaran karena sepatutnya dapat mencegah penggunaan uang negara untuk berbagai program yang tidak memberikan dampak atau manfaat yang memadai.
