Ahad, 12 Juli 2020

Follow us:

infobrand

infobrand

BI: Implementasi Simodis, Integrasikan Transaksi Devisa

Posted by: 27-12-2019 11:02 WIB 782 viewer

BI: Implementasi Simodis, Integrasikan Transaksi Devisa
Ilustrasi Bank Indonesia (Istimewa)

JAKARTA, INFOBRAND.ID - Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tingkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) per 1 Januari 2020. Pada tahap pertama, sistem ini akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dan arus uang yang terdapat di Bank Indonesia. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia dapat melakukan rekonsiliasi data impor/ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan devisa. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti dalam siaran persnya, Jumat (27/12) menyampaikan bahwa SiMoDIS bermanfaat guna mendukung perumusan kebijakan dengan informasi devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor yang lebih akurat dan terkini. Dari sisi pelapor (Eksportir, Importir dan Perbankan) SiMoDIS meningkatkan efisiensi pelaporan karena mengurangi beban pelaporan dan memberikan umpan balik informasi secara cepat dan online, selain itu SiMoDIS menyediakan informasi penawaran dan permintaan valas dari kegiatan transaksi ekspor dan impor secara cepat, tepat, dan akurat.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi menyampaikan bahwa SiMoDIS memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya, berdasarkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Selain itu, hasil dari rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha. Dimana, pengusaha yang masuk golongan patuh akan diberikan status/profil yang lebih baik/tinggi daripada pengguna yang dianggap tidak patuh.

IKLAN INFOBRAND.ID

Dalam rangka mendorong ekspor, bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), dan Authorized Economic Operator (AEO) serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak. Bagi importir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA), dan Authorized Economic Operator (AEO).

Sebaliknya bagi pengusaha yang tidak patuh, selain dikenakan sanksi administrasi atau penundaan pelayanan/pemblokiran, hasil rekonsiliasi data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan melalui skema Joint Program antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Implementasi ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman pada tanggal 7 Januari 2019 yang menyepakati Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan untuk mengembangkan SiMoDIS guna memberikan manfaat yang lebih optimal melalui perluasan dan integrasi cakupan monitoring devisa hasil ekspor maupun pembayaran impor. Selanjutnya, Perjanjian Kerjasama Pengembangan SiMoDIS mengatur ruang lingkup pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak terkait kegiatan ekspor dan impor, sekaligus pelaksanaan joint analysis terhadap kepatuhan eksportir dan importir terkait kepabeanan dan devisa atas kegiatan ekspor dan impor. Pertukaran data dan informasi dalam perjanjian tersebut meliputi antara lain data ekspor/impor, data manifes, data devisa hasil ekspor/pembayaran impor, serta profil eksportir/importir. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kedua pihak juga akan melakukan pengembangan kompetensi dari sisi sumber daya manusia antara lain pelatihan, seminar, penelitian dan praktik kerja lapangan.

Guna mendukung implementasi SiMoDIS tersebut, pada tanggal 29 November 2019, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. PBI tersebut memuat ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor, ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam, dan penambahan pengaturan kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan atas PBI tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Pemerintah dan Bank Indonesia terus bersinergi untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif dalam rangka meningkatkan investasi, daya saing, dan kemandirian ekonomi menuju Indonesia Maju.


Kirimkan Press Release berbagai kegiatan aktifitas Brand Anda ke: infobrandindonesia@gmail.com



Article Related


Adira Gandeng Modal Rakyat Pasarkan Perlindungan Kendaraan Bermotor

Adira Gandeng Modal Rakyat Pasarkan Perlindungan Kendaraan Bermotor
JAKARTA, INFOBRAND.ID - Saat ini, bersamaan dengan masuknya pandemi COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan terhentinya beberapa kegiatan...


Dengan Tokopedia Salam, Berkurban Kini Menjadi Lebih Mudah

Dengan Tokopedia Salam, Berkurban Kini Menjadi Lebih Mudah
JAKARTA, INFOBRAND.ID - Dalam rangka menyambut perayaan Iduladha pada 31 Juli mendatang, Tokopedia melalui ekosistem Tokopedia Salam kembali menghadir...


Kredit Digital Tingkatkan Kepercayaan pada Industri E-Commerce Indonesia di Tengah Pandemi

Kredit Digital Tingkatkan Kepercayaan pada Industri E-Commerce Indonesia di Tengah Pandemi
JAKARTA, INFOBRAND.ID - Pandemi membuat pilihan berbelanja di e-commerce dengan metode pembayaran yang praktis menjadi salah satu solusi yang tepat ba...


Mudahkan Nasabah, Buka Rekening BRI Kini Bisa Lewat Online

Mudahkan Nasabah, Buka Rekening BRI Kini Bisa Lewat Online
JAKARTA, INFOBRAND.ID - Bank BRI kembali melakukan terobosan digital banking guna memberikan kemudahan dan keamanan layanan perbankan. Kali ini, BRI m...


Sign In
VIP Members

OPINIONS




Index

INFOBRAND LETTER




Index

BRAND PRACTITIONERS




Index
NABATI