JAKARTA, INFOBRAND.ID - Serikat Bersama (Sekber) PT Garuda Indonesia mengirimkan surat berisi permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan maskapai penerbangan nasional itu dari ambang kebangkrutan.
"Dapat kami sampaikan, kondisi flag carrier Garuda Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan akibat dampak pandemi COVID-19, dimana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional," demikian tulis Sekber PT Garuda Indonesia dalam suratnya, dikutip Rabu (14/7/2021).
Sekber PT Garuda Indonesia menilai, selain dampak pandemi Covid-19, adanya beban masa lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi juga ada dampak dari tidak terkelolanya beberapa potensi lini bisnis Garuda.
IKLAN INFOBRAND.ID
"Seperti, captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non-APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter," tulis Sekber lagi.
Serikat pekerja ini (Sekber) juga mengungkapkan, internal Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dari total karyawan pada 2019 sejumlah 7.900 telah berkurang 2.000 karyawan pada 2020. dan saat ini di tahun 2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000 karyawan.
Selain terjadi PHK, karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan dan penundaan pembayaran gajinya, dimana semua ini adalah bentuk dari pengorbanan sebagai karyawan Garuda Indonesia.
Sekber ini terdiri atas Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyebutkan ada lima dukungan Jokowi yang diharapkan yakni, pertama mendukung opsi 1 Kementerian BUMN menyelamatkan kelangsungan perusahaan berkode GIAA tersebut.
Penyelamatan ini dapat menghindarkan perseroan dari potensi dipailitkan oleh kreditur. Opsi ini telah mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR-RI pada saat RDP dengan Direksi Garuda pada Kamis, 2 Juni 2021.
IKLAN INFOBRAND.ID
Kedua, memohon Bapak Presiden mendukung penolakan atas opsi 2 Kementerian BUMN yang dipilih oleh Jajaran Direksi Garuda. Adapun alasan penolakan opsi 2 karena prosesnya melalui PKPU dan berpotensi dapat dipailitkan oleh kreditur.
Ketiga, Presiden dapat membantu mencairkan sisa Dana PEN sebesar Rp7,5 triliun menjadi penyertaan modal langsung dan bukan melalui skema Mandatory Convertible Bond (MCB) atau bantuan dana operasional, mengingat kondisinya saat ini berada diambang kebangkrutan dan terancam berhenti operasi.
Keempat, meminta percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata sebagaimana program dari Menteri BUMN guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya bidang pariwisata.
Kelima, membentuk tim melakukan audit terhadap semua transaksi pengadaan Pesawat dan Engine Pesawat di masa lalu dan siapapun yang terbukti harus diproses hukum.
