JAKARTA, INFOBRAND.ID - Menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki fokus terkait perubahan iklim, COP26, ICDX menghadirkan diskusi publik bersama Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero).
Diskusi ini sebagai salah satu komitmen ICDX dalam mendukung pemerintah mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Pemerintah sendiri yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM telah melakukan uji coba perdagangan karbon dengan 80 unit PLTU batu bara. “Pelaksanaan uji coba bertujuan untuk memperkenalkan perdagangan karbon kepada para pemangku kepentingan dengan konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK), menggunakan skema cap & trade, dan offset. Diharapkan uji coba ini dapat menjadi pendorong bagi sektor lain untuk menerapkan perdagangan karbon,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI, Ir. Wanhar dalam Webinar “Menuju Masa Depan Rendah Emisi” yang diselenggarakan secara virtual (30/9).
IKLAN INFOBRAND.ID
“Dari uji coba pasar karbon melalui Penghargaan Subroto Efisiensi Energi (PSBE) kategori C, terdapat 28 transaksi karbon antar peserta unit pembangkit listrik dengan total transfer karbon sebesar 42.455,42 ton C02 yang menghasilkan insentif lebih dari Rp1,2 Milyar,” kata Kepala Sub-Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI, Bayu Nugroho.
Tidak hanya pemerintah, sektor swasta yakni PLN juga telah melakukan perdagangan emisi antar PLTU melalui skema PSBE tahun 2021 secara sukarela. “PLTU yang memiliki surplus kuota emisi melakukan transfer kuota emisi kepada PLTU yang kuota emisinya defisit. Sebanyak 26 unit PLTU PLN Grup telah melakukan perdagangan kuota emisi.
Offset emisi dilakukan dengan membeli carbon credit dari pembangkit EBT yang telah tersertifikasi program GRK, dan membeli unit karbon dari Pembukuan Penurunan Emisi,” kata Manager Pengelolaan Perubahan Iklim PT PLN (Persero), Kamia Handayani.
Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, maka diperlukan infrastruktur pasar yang diorganisir untuk memfasilitasi perdagangan karbon yang modern, inovatif, dan transparan. Terdapat dua jenis pasar dalam perdagangan karbon, compliance market atau pasar kepatuhan, dan voluntary market atau pasar sukarela.
Terkait compliance market, CEO ICDX, Lamon Rutten, menjelaskan “Infrastruktur pasar dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya dengan memungkinkan pelaksanaan yang lebih efektif (misalnya, pembagian tunjangan), sekaligus menciptakan peluang baru bagi sektor swasta dan memungkinkannya untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya yang jauh lebih rendah.”
IKLAN INFOBRAND.ID
Sedangkan terkait voluntary market, “Infrastruktur pasar dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan yang ingin mencapai tujuan mereka yang spesifik terkait karbon (yang berbeda untuk setiap perusahaan), seraya memungkinkan pihak lain untuk menghasilkan kredit karbon dan menjualnya dengan harga terbaik.
Sementara itu, Co-Founder Indonesia Research Institute for Decarbonization, Paul Butarbutar menambahkan, “Harga ijin emisi/allowance dan carbon credit akan sangat tergantung pada ambisi pemerintah, kontribusi pasar karbon domestic untuk pencapaian NDC, dan seberapa ketat pemerintah mengatur cap, free allowance, offset.”
