BBM Swasta Langka, Regulator Bergerak Cepat

INFOBRAND.ID, Jakarta - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP AKR menimbulkan respons cepat dari dua regulator sekaligus. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) langsung memulai penyelidikan mendalam terkait potensi distorsi pasar, sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadwalkan pemanggilan seluruh operator SPBU swasta pada Selasa (9/9).

Baca juga:

• Pertamina Olah Minyak Jelantah Jadi Bahan Bakar Pesawat Ramah Lingkungan
• Pertamina: Kecepatan Nozzle Tak Pengaruhi Takaran BBM di SPBU

Situasi ini mencuat setelah pasokan BBM di SPBU Shell dan BP AKR kosong lebih dari sepekan sejak akhir Agustus 2025. Kondisi tersebut tidak hanya memicu antrean panjang, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan suplai energi.

IKLAN INFOBRAND.ID

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menegaskan bahwa lembaganya telah mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan klarifikasi. Menurutnya, keterbukaan informasi antar-pelaku usaha dan regulator merupakan kunci untuk mencegah ketidakstabilan pasokan.

“Pada sektor yang terkonsentrasi tinggi, transparansi data adalah kunci. Tanpa data yang utuh lintas pemain, risiko distorsi pasar dan antrean konsumen berkepanjangan akan meningkat. Kami mengajak Kementerian ESDM, Pertamina, dan operator swasta untuk proaktif membuka data-data yang dibutuhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/9).

KPPU saat ini mengkaji empat aspek utama, yaitu ketersediaan pasokan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha. Dugaan sementara, kelangkaan dipicu oleh kendala perizinan impor dan meningkatnya konsumsi akibat peralihan masyarakat ke BBM non-subsidi.

IKLAN INFOBRAND.ID

Di sisi lain, Kementerian ESDM menempuh langkah konkret dengan memanggil Pertamina serta operator swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.

“Besok (Selasa, 9/9) kami undang semua SPBU swasta,” ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, Laode Sulaeman, di Jakarta, Senin (8/9).

Laode menambahkan, pertemuan tersebut akan menjadi forum awal untuk membahas skema impor BBM secara kolektif. Ia juga menekankan pentingnya peran Pertamina dalam menjaga kesinambungan pasokan.

IKLAN INFOBRAND.ID

"Volume harus tersedia, dan spesifikasinya tetap mengikuti standar Pertamina,” jelasnya.

Selain itu, rapat juga akan menyinggung rencana impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Namun, Laode menegaskan bahwa isu tersebut tidak termasuk dalam fokus utama pembahasan, yang lebih menitikberatkan pada keberlanjutan suplai BBM untuk SPBU swasta.

KPPU memastikan hasil kajiannya akan segera dipublikasikan.

“Tugas kami memastikan sektor energi bebas dari perilaku anti-persaingan dan masyarakat tetap mendapat kepastian layanan,” tegas Fanshurullah.

Baca juga:

• Daftar Mitra Lalamove Kini Bisa di SPBU Pertamina
• Shell Indonesia Fokus Kembangkan Bisnis Pelumas dengan Peluncuran Produk Baru dan Pabrik Gemuk

Langkah simultan KPPU dan ESDM ini menunjukkan bahwa keberlanjutan distribusi energi merupakan prioritas utama, tidak hanya bagi regulator, tetapi juga bagi dunia usaha. Dengan keterbukaan data dan koordinasi lintas sektor, diharapkan kelangkaan BBM non-subsidi dapat segera teratasi, sehingga stabilitas pasar dan kepastian layanan publik tetap terjaga.