JAKARTA, INFOBRAND.ID - PT. Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo) telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam keputusan OJK nomor KEP-133/D.05/2019 tentang pemberian izin usaha penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Fintech Peer To Peer Lending pada Jumat (13/12) lalu.
“Crowdo merasa terhormat telah menerima lisensi dari OJK. Hal ini menjadi menjadi pencapaian yang sangat luar biasa bagi Crowdo dimana kami memiliki pertumbuhan bisnis hingga triple digit, mencapai profitabilitas yang baik dan berhasil membangun kemitraan bersama beberapa perdana institusi,” kata Group Chief Executive Officer (CEO) Crowdo, Reona (Leo) Shimada dalam keterangan resminya.
“Crowdo percaya bahwa dengan pencapaian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk tahun 2020 dimana kami memiliki ambisi yang besar untuk membangun kepemimpinan dalam industri Peer To Peer Lending,” tambahnya.
IKLAN INFOBRAND.ID
Sementara Chief Operating Officer (COO) Crowdo, Nur Vitriani mengatakan bahwa perizinan ini sekaligus menunjukkan bahwa Crowdo merupakan salah satu perusahaan Peer to Peer Lending yang terpercaya dari sudut pandang regulator dan masyarakat Indonesia.
“Keberhasilan ini juga karena bentuk dedikasi dari tim Crowdo yang selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kami mengajak seluruh perusahaan Peer to Peer Lending untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan kuat sehingga kedepannya dapat memajukan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Sebagai informasi, Crowdo berfokus untuk meningkatkan jumlah pendanaan kepada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Crowdo juga menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan multifinance seperti PT. Saison Modern Finance, PT. Ciptadana Multifinance, PT Globalindo Multi Finance sebagai pendana institusi.
Crowdo menutup tahun 2019 dengan keuangan perusahaan yang sehat serta memiliki pertumbuhan bisnis yang sangat baik dibandingkan tahun 2018. Misi Crowdo di tahun 2020 yaitu menyalurkan pendanaan sebesar Rp 100 Miliar per bulan kepada UMKM yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial di Indonesia. Kontribusi tersebut diharapkan dapat mewujudkan inklusi keuangan yang sehat di Indonesia.
